Institut Usba Tegaskan Tiga Pulau Bagian dari Raja Ampat, Tapi Imbau Kedepankan Dialog Harmoni

Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dilakukan dengan penghormatan terhadap adat, keberlanjutan lingkungan, dan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat adat sesuai prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent).

Baca Juga: Profil Singkat Anggito Abimanyu, Wamenkeu yang Terpilih Jadi Ketua DK LPS Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

Sejalan dengan itu, pemanfaatan SDA harus memperhatikan nilai-nilai budaya, hak atas ruang hidup tradisional, dan potensi pelestarian lokal agar tidak terjadi eksploitasi yang menyingkirkan atau merugikan masyarakat adat.

Terakhir, Institut Usba menilai perlu ada penguatan lembaga adat lokal agar mereka memiliki ruang dan kapasitas dalam pengelolaan wilayah adat, penyelesaian konflik adat, serta pelestarian tradisi.Termasuk di dalamnya pemberian dana yang transparan, pelatihan manajemen adat, pengakuan hukum yang jelas atas struktur adat, dan dukungan koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah dengan komunitas adat.

"Masyarakat adat harus dilibatkan dalam semua tahap kebijakan yang menyentuh wilayah, budaya, batas administratif, dan pemanfaatan SDA — dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi," tegas Charles.***