Warga Adat Tutup Pulau Wayag, Pelaku Pariwisata Raja Ampat Ungkap Kekhawatiran

KONTEKS.CO.ID - Pelaku pariwisata di Raja Ampat mengkhawatirkan dampak buruk terhadap citra destinasi akibat penutupan mendadak Kepulauan Wayag oleh warga adat yang memprotes kebijakan pemerintah.

Aksi tersebut dipicu pencabutan empat izin tambang nikel pemerintah pusat.

Keputusan ini kembali memunculkan ketegangan lama antara pariwisata berbasis konservasi dan industri ekstraktif yang beroperasi dekat koridor laut Raja Ampat.

“Wayag bukan sekadar destinasi, tapi wajah Raja Ampat,” ujar Yulius Ricky Soeharto, Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Indonesia (Asita) Papua Barat Daya.

“Kalau Wayag ditutup, seluruh citra Raja Ampat ikut terdampak.”

Baca Juga: Bukan 5 Perusahaan, Greenpeace Sebut Ada 12 Izin Tambang Nikel di Geopark Raja Ampat

Tambang nikel memang telah hadir di Raja Ampat selama lebih dari satu dekade, tetapi dalam tiga tahun terakhir aktivitasnya meningkat drastis.

Lokasi tambang baru muncul di Pulau Kawe dan Batang Peleu, dua pulau utama di jalur wisata menuju Wayag.

Kendati berada di luar kawasan inti konservasi, lokasi-lokasi ini sangat terlihat oleh wisatawan.

“Apa yang dulu terasa jauh, kini jelas terlihat,” kata Daniel Abimanyu Carnadie, Ketua Asosiasi Resort Selam Raja Ampat.

Baca Juga: Jokowi Soal Tambang Nikel di Raja Ampat: Saya Belum Lihat, Kalau Perlu Disetop ya Disetop!

“Tamu datang untuk melihat alam yang murni, tapi sekarang mereka melewati bukit yang dikeruk dan tongkang tambang di jalan menuju taman laut.”

Daniel menegaskan ancaman terhadap reputasi bukan lagi sesuatu yang abstrak.

“Kami mulai menerima pertanyaan sulit dari tamu maupun mitra dagang, soal ke mana sebenarnya dana konservasi digunakan dan apa prioritas Indonesia,” katanya.