Jeje Ritchie Ismail Tersudut Kritik, Buru-Buru Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD Bandung Barat

KONTEKS.CO.ID - Ramai di media sosial hingga menuai kritik pedas, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail akhirnya resmi membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD.

Sebelumnya, kenaikan tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan ini sudah ia tanda tangani pada 23 Juli 2025.

Namun, keputusan mendadak diumumkan pada Minggu, 21 September 2025.

“Kenaikan tunjangan tersebut saya batalkan,” tegas Jeje kepada awak media. Pernyataan ini sekaligus jadi jawaban atas desakan publik yang sejak awal menolak langkah tersebut.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Muncul Lagi Usai Rumah Dijarah, Beri Dukungan untuk Moreno Soeprapto di Munas IMI X 2025

Aspirasi Publik dan Arahan Kemendagri

Jeje menjelaskan, keputusan ini tidak diambil begitu saja. Ia menekankan adanya dorongan kuat dari masyarakat serta arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sampai hari ini, kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan,” ujar Jeje. Menurutnya, Pemkab Bandung Barat juga telah melakukan kajian mendalam beberapa pekan terakhir sebelum memastikan pembatalan.

Ia menambahkan, prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah harus jelas dan berpihak pada warga. “Secara prinsip saya sepakat anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Baca Juga: Misteri Surat Wasiat Harta Karun Bung Karno: Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh Sang Proklamator

Gelombang Kritik Hingga Laporan ke KPK

Sebelum dibatalkan, rencana kenaikan tunjangan DPRD Bandung Barat sempat memicu kemarahan publik. Warganet ramai menuding keputusan itu tidak etis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

Kritik semakin tajam ketika LSM Brantas melaporkan dugaan bancakan APBD Perubahan 2025 senilai Rp130 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu menyebut adanya dugaan permainan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif.

Baca Juga: Daftar Hadiah China Masters 2025, Fajar Fikri Raup Cuan Terbesar, Putri KW dapat Kejutan

Tak berhenti di situ, desakan juga datang dari kalangan aktivis Jawa Barat. Mereka meminta Partai Amanat Nasional (PAN) menertibkan kadernya di DPRD Bandung Barat yang disebut-sebut ikut dalam pengaturan anggaran.