Gubernur Pramono Anung Beri Teguran Keras Satpol PP yang Bubarkan Tenda Massa Tolak UU TNI

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan kekecewaannya terhadap aksi pembubaran paksa tenda massa yang dilakukan Satpol PP di depan Gerbang Pancasila, kompleks DPR RI.

Tindakan tersebut terjadi dalam konteks unjuk rasa menolak UUTNI yang digelar secara damai oleh sejumlah warga.

Gubernur Pramono mengaku langsung mengambil langkah tegas usai mengetahui peristiwa itu.

Ia menyebut telah memberikan teguran keras kepada kepala dinas terkait dan menegaskan tindakan tersebut berada di luar tugas pokok Satpol PP.

“Saya sungguh kecewa. Saya langsung tegur Kepala Dinas Satpol PP karena apa yang mereka lakukan itu tidak semestinya. Itu bukan bagian dari tugas mereka,” ujarnya, Kamis 10 April 2025.

Menurut Pramono, aparat ketertiban daerah seharusnya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, selama berlangsung secara tertib dan damai.

Ia juga menegaskan pentingnya pengendalian dalam bertugas, agar tidak mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

Peristiwa pembubaran ini menjadi sorotan publik setelah video kejadian tersebut tersebar luas di media sosial.

Dalam salah satu unggahan di X, aksi warga disebut-sebut sebagai “aksi bayaran”, yang kemudian dijadikan dalih untuk membubarkan kerumunan.

Narasi tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak karena dianggap merendahkan suara rakyat.

Pramono menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menoleransi bentuk tindakan represif yang dilakukan terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara sah.

Ia pun meminta agar semua petugas di lapangan memahami batas kewenangan dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kita hidup di negara demokrasi. Jangan sampai karena arogansi kewenangan, ruang publik untuk menyampaikan aspirasi malah ditutup," ujar Gubernur Pramono Anung.

"Saya tegaskan, kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali,” ucapnya.