"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan 'kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja',” kata Dadan menirukan instruksi dari Presiden Prabowo.
Baca Juga: Getir Sandra Dewi, Pengadilan Tinggi Jakarta Vonis Harvey Moeis Penjara 20 Tahun
“Jadi ada ke anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan,” imbuhnya.
“Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai,” jelas Dadan.
Keputusan tersebut, kata Dadan, sesuai arahan Presiden Prabowo yang mendorong penggunaan pinjam-pakai lahan.
Hal itu juga senada dengan instruksi Presiden di mana kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran.
Dadan juga menjelaskan tentang kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Ada Pemotongan Anggaran 50 Persen, Kepala BMKG Jamin Soal Informasi Gempa Bumi dan Tsunami
"Kita butuh 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang sekarang kan baru ada 246, nanti akan meningkat ke 700,” imbuhnya.
Target Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis
Untuk pelaksanaan MBG, target periode pertama MBG dimulai Januari hingga April 2025 dengan target 3 juta penerima manfaat.
Untuk periode kedua, target penerima manfaat adalah 6 juta yang akan berlangsung dari April hingga Agustus 2025.
Baca Juga: Donald Trump Mulai Pangkas Pegawai Federal, Serikat Pekerja Melawan
Kemudian sampai akhir tahun, target penerima manfaat sejumlah 15 juta orang dengan anggaran yang dimiliki Badan Gizi Nasional senilai Rp71 triliun sebelum terkena pemotongan anggaran.
Wacana tambahan anggaran Rp100 Triliun sempat muncul ketika Presiden Prabowo memberikan instruksi baru untuk mencapai target 89 juta penerima manfaat dan BGN membutuhkan tambahan anggaran.
"Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berada dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana pada Sabtu, 25 Januari 2025 lalu usai Rampinas PIRA.***