nasional

Pengawasan Haji 2026 Diperkuat, Inspektorat Tekankan Soliditas Petugas di Tanah Suci

Rabu, 15 April 2026 | 13:35 WIB
Inspektur Jenderal, Dendi Suryadi di Asrama Haji Kelas I Jakarta.

 

KONTEKS.CO.ID - Penguatan struktur dan koordinasi petugas haji menjadi fokus utama Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal, Dendi Suryadi, saat memaparkan laporan dalam Rapat Konsolidasi Petugas Pengawas, Pendamping, dan Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlangsung di Asrama Haji Kelas I Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Dendi menegaskan pentingnya soliditas seluruh elemen petugas untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Ia menyoroti bahwa kunci menghadapi berbagai tantangan di Tanah Suci terletak pada sinergi antara petugas kloter dan non kloter.

"Di sisi lain kita juga sudah melakukan ikhtiar mensolidkan para petugas haji tahun ini. Baik itu petugas haji kloter, non kloter maupun embarkasi," ujarnya, Selasa, 14 April 2026 malam.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Macron di Istana Élysée, Bahas Kerja Sama Strategis Indonesia-Prancis

Menurut Dendi, skema operasional tahun ini dirancang dengan mengombinasikan petugas mobile yang mendampingi langsung jemaah serta petugas stasioner yang ditempatkan di titik layanan strategis. 

Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kesiapan sekaligus ketahanan petugas dalam memberikan layanan optimal.

"Dengan solidnya para petugas di tiap kloter dengan para jemaahnya, serta solidnya petugas haji non kloter sejak dari Tanah Air, maka apapun dinamika yang akan kita hadapi di Tanah Suci, insya Allah kita akan jauh lebih siap dan lebih kuat," katanya.

Rapat konsolidasi tersebut diikuti oleh 116 peserta lintas instansi, meliputi satu kementerian koordinator, tujuh kementerian, sembilan lembaga pemerintah pusat, serta satu pemerintah daerah. 

Selain itu, turut hadir 70 petugas Perlindungan Jemaah (Linjam) dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Kubu JK Duga Ada Upaya Pembungkaman Kasus Ijazah Palsu Jokowi Ddi Balik Laporan GAMKI

 

Halaman:

Tags

Terkini