KONTEKS.CO.ID - Kabar pencopotan Musa Rajekshah alias Ijeck dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Sumatra Utara memantik gejolak serius di internal partai.
Sejumlah Ketua DPD II kabupaten/kota secara terbuka menyatakan perlawanan, menilai keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sarat kepentingan elite dan berpotensi merusak soliditas organisasi di daerah.
Keputusan DPP Golkar menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut melalui SK DPP Golkar Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 menuai penolakan keras.
Baca Juga: Di Hadapan Prabowo, Bahlil Sebut Penyebab 50 Desa di Sumut Gelap Gulita Bukan karena Banjir
Di mata kader daerah, langkah tersebut dianggap tidak memiliki dasar organisatoris yang kuat serta mengabaikan prestasi politik kepemimpinan Ijeck.
Ketua DPD II Golkar Pematangsiantar, Mangatasi Silalahi menyebut, pencopotan tersebut sebagai preseden buruk dalam sejarah Partai Golkar.
“Sebagai kader, saya sangat sedih dan miris. Golkar ini partai kader, bukan partai yang dikuasai ‘bos’. Keputusan ini tidak mencerminkan nilai dan tradisi Golkar,” ungkapnya, Kamis, 18 Desember 2025.
Dugaan Intervensi Elite Menguat
Mangatasi secara terbuka menuding adanya kekuatan besar yang berada di balik terbitnya SK pencopotan Ijeck. Ia menilai keputusan tersebut dipaksakan dan tidak lahir dari mekanisme partai yang sehat.
“Saya tegaskan, keputusan ini disetir oleh segelintir kekuatan yang ingin menjatuhkan citra Golkar. Sebagai kader, saya akan melawan,” ujarnya lantang.
Ia juga membantah alasan DPP yang menyebut belum terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut sebagai dasar pencopotan. Menurutnya, ketidakjelasan jadwal Musda justru berasal dari DPP sendiri.
“Ijeck selalu siap melaksanakan Musda kapan pun DPP memerintahkan. Jangan dibalik seolah-olah ini kesalahan DPD,” katanya.
Prestasi Ijeck Diabaikan
Mangatasi menilai keputusan DPP telah mengabaikan capaian politik signifikan yang diraih Golkar Sumut di bawah kepemimpinan Ijeck.