KONTEKS.CO.ID - Nama PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) kembali berada di pusaran kontroversi nasional.
Perusahaan industri bubur kertas yang beroperasi di Sumatra Utara itu disorot tajam menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada November 2025.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menuding aktivitas kehutanan skala besar, termasuk operasional TPL, telah memperparah kerusakan ekologis dan memperbesar risiko bencana.
Tuduhan tersebut sekaligus memicu sorotan terhadap struktur kepemilikan perusahaan, rekam jejak operasionalnya, serta tanggung jawab korporasi terhadap dampak lingkungan dan sosial.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menilai aktivitas TPL di wilayah Tapanuli Selatan, khususnya Unit Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) di Kecamatan Sipirok, berkontribusi terhadap degradasi lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.
Menurut Walhi, ribuan hektare hutan alami di kawasan tersebut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan eukaliptus melalui skema Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHAT).
Perubahan tutupan hutan itu disebut memicu erosi, meningkatkan limpasan air, dan memperbesar potensi banjir serta longsor.
Meski demikian, TPL membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan regulasi serta prinsip keberlanjutan.
Baca Juga: Empat Dekade Perlawanan, Warga Batak Tak Henti Lawan PT Toba Pulp Lestari
Klaim Kepatuhan dan Audit KLHK
Bantahan perusahaan disampaikan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.
Dalam keterangannya, manajemen TPL menegaskan tidak ada pelanggaran lingkungan maupun sosial dalam operasional perusahaan.
"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden beberapa waktu lalu.