Sehubungan dengan peristiwa Kalibata, NEFA’98 menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendorong proses hukum pidana dan etik yang transparan dan akuntabel, percepatan reformasi kultural dengan penekanan pada pendidikan HAM dan manajemen konflik tanpa kekerasan, serta penguatan pengawasan eksternal yang independen.
NEFA’98 juga menuntut kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan aparat, tanggung jawab institusional Polri atas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta penertiban praktik penagihan utang di lapangan agar tidak terus memicu konflik horizontal.
“Tragedi Kalibata harus menjadi momentum korektif. Tanpa perubahan substantif, krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan terus berulang,” ujar Dodi.***