KONTEKS.CO.ID - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).
Menurut penilaian Hasto, bencana tersebut terjadi lantaran adanya kesalahan kebijakan.
Pernyataan itu Hasto sampaikan saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah PDIP, Selasa 9 Desember 2025.
"Bencana besar yang terjadi Aceh, Sumatra Barat, dan kemudian Sumatra Utara, tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” kata Hasto, Selasa.
Hasto menyebut, peristiwa tersebut sangat memprihatinkan. Dia pun mengajak semua pihak melakukan kritik dan otokritik.
Sementara, terkait momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, Hasto mengajak semua pihak bertekad membangun sistem pencegahan korupsi, termasuk bagi aparat penegak hukum.
"Saya pikir juga harus perlu disentuh. Karena yang paling diharamkan itu justru dari aparat penegak hukum," ujarnya.
"Kita begitu prihatin begitu ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat-aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Sebelumnya, BNPB kembali memperbarui data jumlah korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar.
Baca Juga: Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan TPPU
Data terbaru dashboard BNPB tertulis, korban meninggal dunia bencana dahsyat di Pulau Sumatra itu bertambah satu orang menjadi 962 jiwa.
Kemudian, korban yang hingga kini masih hilang tercatat sebanyak 291 jiwa dan 5 ribu warga mengalami luka-luka.
Bencana tersebut juga menyebabkan sebanyak 1.200 fasilitas umum rusak. 425 rumah ibadah rusak dan 192 fasilitas kesehatan rusak.
Baca Juga: Dijuluki Warganet Menteri Etanol, Bahlil Lahadalia: Epen Kah?
Lalu, ada 534 fasilitas pendidikan juga masih mengalami kerusakan. Dan, 497 jembatan dan 234 gedung perkantoran rusak.