KONTEKS.CO.ID - Ancaman kesehatan pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah pusat setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025 malam.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memaparkan kondisi darurat kesehatan yang mulai muncul di tengah para pengungsi akibat terganggunya layanan medis.
Menkes menegaskan bahwa kematian bukan hanya berasal dari bencana langsung, tetapi juga dari penyakit yang tidak tertangani karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Ia mencontohkan beberapa kasus kedaruratan yang sudah terjadi.
Baca Juga: Imbas Banjir Bandang Aceh-Sumatra, DPR Usul Prabowo Bentuk Kementerian Khusus Urus Bencana
“Penyakit yang kita sudah ketemu sekarang, di atas 10 karena ibu hamil, kelahirannya terlambat,” ujar Budi dalam rapat bersama Presiden Prabowo.
“Kemudian cuci darah, karena banyak sekali cuci darah ini, bisa seminggu tiga kali dan kalau berhenti, dia wafat,” lanjutnya.
Dorongan agar RSUD Berfungsi Penuh
Kondisi tersebut membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan seluruh rumah sakit daerah kembali beroperasi normal. Menkes Budi menjelaskan bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, baru sebagian fasilitas kesehatan yang pulih.
“Nah, kami mengejar agar 18 kabupaten/kota terutama di Aceh ini rumah sakitnya segera bisa beroperasi, sampai sekarang sudah 12 yang beroperasi penuh dan ada 6 yang masih belum penuh,” jelasnya.
“Sehingga ruang operasinya, ruang cuci darahnya itu belum optimal,” tambahnya.
Baca Juga: Stafsus: Bukti Bencana di Sumatera Jadi Perhatian Serius, Presiden Prabowo Naikkan Anggaran
Enam rumah sakit yang masih belum beroperasi optimal berada di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.
Menkes menyebut tiga wilayah di antaranya masih terisolasi karena akses jalan rusak.
“Tiga di antaranya karena akses belum bagus, di Bener Meriah saya dengar 3 hari lagi jalan akan terbuka,” kata Budi.