KONTEKS.CO.ID - Mahfud MD kembali melontarkan kritik tajam terhadap kisruh berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menilai konflik yang memecah dua kubu kepemimpinan di PBNU bukan sekadar perebutan tafsir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), melainkan berakar pada kepentingan ekonomi, terutama pengelolaan tambang.
Mahfud menegaskan bahwa para pihak seharusnya menghentikan pertikaian yang kini saling berujung pemecatan antar-pengurus.
Baca Juga: Mahfud MD Sedih Lihat PBNU Saling Pecat: Susah ke Depan jika Tak Segera Islah
"Oleh sebab itu menurut saya demi kebaikan bagi NU itu sebaiknya mereka ya sudahlah berjalan lupakan dulu pertengkaran yang menyangkut tafsir atas pengelolaan tambang. Ini ini nggak bisa dibantah bahwa ini asal muasalnya soal tambang,” tegasnya, dalam podcast yang dikutip dari saluran YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 2 Desember 2025.
Ia menyebut sejak awal dirinya telah memperingatkan bahwa konflik ini terkait tambang, meski pada masa itu banyak yang membantah.
"Dulu ketika saya bilang itu kan belum ada yang bilang ya. Nah, sekarang mereka semua juga sudah bilanglah bahwa ini memang asal asalnya tambang dan itu diakui mereka," imbuhnya.
Rindu NU yang Tak Rebutan Proyek
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga nahdiyin tulen itu menyatakan keresahannya melihat NU yang menurutnya telah bergeser dari tradisi luhur yang dijaga para kiai dan pesantren.
Ia menyindir keterlibatan elite organisasi dalam urusan ekonomi, bisnis, dan tambang.
"Saya begini loh, merindukan ya NU yang taat pada ulama, tidak rebutan proyek. Nggak ada itu urusan ngurus perusahaan, ngurus tambang, ngurus itu. Dulu gak ada," ujarnya.
Mahfud memaparkan bahwa pada era-era sebelumnya, NU justru menjadi garda moral yang mengkritisi kebijakan negara, termasuk terkait pertambangan. Ia mencontohkan mendiang mantan Ketum PBNU, Kiai Hasyim Muzadi.
"Dia menggugat agar hasil pertambangan itu dikelola dengan baik, tapi nggak minta jatah tambang," timpal Mahfud.