Kemudian, terjadi pula penyusutan di kawasan lain yakni yang dikelola oleh BBKSDA, dimana terjadi penurunan status konservasi di kawasan yang dikelola BBKSDA, salah satunya dipicu oleh proyek strategis nasional dan Taman Wisata Alam (TWA).
"Kawasan konservasi telah terus menyusut bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi, dan itu ironi sekali," kata Wahyudin.
Baca Juga: Oleksandr Usyk Bidik Deontay Wilder sebagai Lawan Utama, Menanti Duel Besar 2026
Kemudian, lanjut Wahyudin, kawasan hutan lain menyusut karena disulap menjadi properti wisata dan pertanian sehingga menghilangkan fungsi utamanya.
Wahyudim juga menyoroti alih fungsi lahan yang masif di kawasan imbuhan (kawasan yang memiliki daya serap air yang baik) seperti area persawahan.
Berdasarkan data Walhi, luasan area imbuhan terus menyusut dan berpotensi tak lagi terlihat dalam waktu dekat. Penyebabnya, maraknya izin pembangunan perumahan, izin pembangunan industri serta izin wisata.
"Angkanya bisa sampai mencapai 20 hektare per tahun seiring laju izin mendirikan bangunan (IMB) terus dikeluarkan oleh pemerintah," kata dia.
Baca Juga: Gubernur Pramono Anung Sampai Memohon ke Peserta Reuni 212
"Walhi menyatakan diduga pemerintah sendiri yang ikut andil melegitimasi kerusakan lingkungan, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya Izin-izin yang keluarkan di kawasan yang memiliki fungsi penting, selain itu tidak ada upaya perbaikan dan pemulihan," imbuhnya.
Kekinian, tambahnya. lahan kritis 900 ribu hektare masih tidak direboisasi atau reforestasi dengan serius oleh pemerintah.***