KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Prabowo memberi waktu satu tahun penuh untuk membersihkan kinerja dan memperbaiki citra publik instansi tersebut.
Tidak main-main, Purbaya menyebut Prabowo bahkan siap membekukan Bea Cukai bila tidak ada perubahan signifikan. Fungsi pemeriksaan barang impor dapat dialihkan kembali ke surveyor internasional Société Générale de Surveillance (SGS) seperti era Orde Baru.
Baca Juga: Rusun Subsidi Tak Lagi Bisa Dimiliki, Maruarar Sirait: Tetap Milik Negara dan Hanya Disewakan
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 27 November 2025.
Ia mengakui bahwa persepsi publik terhadap Bea Cukai saat ini berada pada kondisi kritis.
Mulai dari media, masyarakat, hingga Prabowo sendiri menilai citra instansi tersebut sedang buruk dan membutuhkan perombakan besar.
Baca Juga: Bencana Hidrometeorologi Sumut Telan 47 Korban Jiwa: 13 Daerah Terdampak, 9 Warga Masih Hilang
Purbaya Minta Waktu, Tegaskan Siap Bersih-Bersih Internal
Di tengah ancaman pembekuan tersebut, Purbaya mengaku telah “memasang badan”. Ia meminta ruang kepada Prabowo untuk melakukan perbaikan internal tanpa intervensi pihak luar selama satu tahun.
“Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun. Biarkan saya dulu memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius,” tegasnya.
Sebagai langkah awal reformasi, Purbaya mulai menerapkan teknologi kecerdasan imitasi (AI) di pos-pos Bea Cukai. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi praktik under-invoicing, celah manipulasi harga barang impor yang selama ini merugikan penerimaan negara.
Baca Juga: KAI Klarifikasi Isu Pemecatan Argi: Petugas KRL Tetap Aman di Tengah Polemik Tumbler Hilang
Menurut Purbaya, respons pegawai Bea Cukai cukup positif. Ia percaya para pegawai memiliki kompetensi kuat dan siap beradaptasi dengan perubahan.