KONTEKS.CO.ID - Komisi Percepatan Reformasi Polri meminta organisasi masyarakat sipil untuk menyempurnakan masukan yang disampaikan dalam audiensi di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa, 18 November 2025.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menegaskan perlunya usulan yang lebih mendalam dan disertai rekomendasi implementatif.
“Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah,” kata Jimly.
Pertemuan tersebut digelar untuk menghimpun pandangan dari berbagai organisasi yang aktif dalam isu HAM dan kemanusiaan.
Jimly menekankan bahwa forum ini merupakan langkah memperluas keterlibatan publik dalam proses pembaruan Polri.
“Alhamdulillah, Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi. Dan Alhamdulillah, semua masukan yang disampaikan, mulai dari NEFA'98, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain sangat konstruktif,” ujarnya.
Komisi membuka ruang bagi tiap organisasi untuk lebih dulu mengumpulkan aspirasi dari jaringan dan komunitas mereka masing-masing sebelum menyampaikan masukan lanjutan.
“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegas Jimly.
Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi antara kepolisian dan kelompok masyarakat sipil dalam mendorong reformasi berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyoroti pentingnya penguatan sistem internal Polri sebagai fondasi profesionalitas.
“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujar Daniel.