KONTEKS.CO.ID - Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon kembali merespons penolakan terhadap keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden RI ke-2, Soeharto.
Menurutnya, keputusan tersebut sudah melalui proses yang panjang dan mendalam.
Pihaknya, kata Fadli Zon, telah mempertimbangkan kontribusi Soeharto, termasuk jasa-jasanya di awal kemerdekaan. Bahkan, jasanya membangun Indonesia selama pemerintahannya.
Baca Juga: Soeharto Pahlawan Nasional, PDIP: Pemerintah Seperti Tuli
"Maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat ya," ujar Fadli Zon usai penganugerahan 10 Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 November 2025.
Kemudian, kiprah Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan dan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi.
"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen, pertumbuhan juga minus ya," imbuhnya.
Soeharto, kata dia, juga berjasa dalam membangun banyak sekolah hingga menghentikan Gerakan September PKI.
"Jadi, banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI," tuturnya.
Menteri Kebudayaan itu juga menegaskan, tidak ada bukti yang membenarkan dugaan soal keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi maupun pelanggaran HAM berat.
"Kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga," ucapnya.
Baca Juga: Gempa Dangkal Hantam Bumi Cendrawasih, Berpusat di Pegunungan Bintang
Dia pun kembali memastikan bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui proses dari akar rumput, tingkat daerah, hingga pemerintah pusat.