KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengendap sebesar Rp14,6 triliun.
Eks Kepala LPS itu pun meminta Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Pramono Anung segera mempercepat penyerapan dana.
Purbaya mengatakan, tidak ada solusi lain selain mempercepat realisasi belanja agar dana tersebut dapat berdampak langsung pada perekonomian.
“Nggak ada solusi. Mereka mesti menyerap dengan cepat saja,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025 malam.
Selama ini, kata dia, banyak pemerintah daerah yang masih menahan dana dalam jumlah besar hingga akhir tahun.
Alasannya. untuk kebutuhan operasional pada awal tahun berikutnya. Padahal, keputusan itu membuat perputaran uang di daerah menjadi lambat.
Baca Juga: Periksa Saksi dari Biro Perjalanan Haji di Jogja, KPK Sita Uang Asing
“Biasanya mereka itu kan perlu sampai akhir tahun disisakan untuk bulan Januari, Februari. Nanti tahun depan kita akan kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat, tanggal 1 atau 2 Januari sudah bisa keluar. Jadi nggak perlu numpuk uang lagi,” tuturnya.
Kini, kata Purbaya, pemerintah daerah tak perlu lagi menahan dana dalam jumlah besar.
Dia lantas mencontohkan, setiap akhir tahun pemerintah daerah masih memiliki simpanan mencapai Rp100 triliun secara nasional.
"Kalau sistem yang kita kembangkan seperti itu, harusnya mereka nggak usah numpuk Rp100 triliun lagi. Akibatnya uangnya bisa langsung dipakai buat perekonomian," jelasnya.
Baca Juga: Bahasa Indonesia Kian Mendunia hingga Diajarkan di 57 Negara, DPR: Ini Momentum Sejarah!
Bendahara Negara itu pun menekankan pentingnya disiplin dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran daerah.