Dana Pemprov DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Menkeu Purbaya: Nggak Ada Solusi, Segera Diserap!

Dia juga berharap Pemprov DKI dan pemerintah daerah lainnya dapat meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan agar penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kalau cara pencairan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara mencanangkan belanja tepat waktu, tepat sasaran. Itu saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi dana milik Pemprov DKI Jakarta masih mengendap di Bank Jakarta sebesar Rp14,6 triliun.

Baca Juga: Telah Berpulang, Nama Dalang Ki Anom Suroto Tetap Selalu Dikenang Masyarakat Tanah Kelahirannya, Desa Juwiring di Klaten

Hal itu dia sampaikan merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ungkap Pramono Anung di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2025.

Menurutnya, mengendapnya dana tersebut lantaran pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta terjadi peningkatan akhir tahun.

"Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun," ucapnya.

Baca Juga: Klarifikasi Menkeu Purbaya: Yang Nongkrong di Starbucks Bukan Orang Bea Cukai

Dia mencontohkan, di akhir 2023 dana yang digunakan sekitar Rp16 triliun. Kemudian, akhir tahun 2024 dana yang dipakai sebesar Rp18 triliun.

Nantinya, kata Pramono, dana mengendap Rp14,6 triliun itu akan digunakan pada bulan November dan Desember untuk keperluan belanja Pemprov DKI Jakarta.

Di sisi lain, politisi PDIP itu memastikan kondisi keuangan DKI Jakarta kini dalam keadaan sehat. Bahkan, realisasi pajaknya telah melampaui target.

"Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ujarnya.***