Sebanyak 96 persen responden meminta pergantian pejabat berkinerja buruk, sementara 98 persen setuju pemangkasan nomenklatur kementerian.
"Melihat rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dalam tahun pertama, reshuffle kabinet menjadi langkah korektif yang tidak bisa ditunda. Evaluasi publik terbaru bahkan secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk, yang bukan hanya dinilai gagal bekerja, tetapi juga menjadi beban politik dan moral bagi Presiden Prabowo," bebernya.
Celios menilai langkah reshuffle tidak lagi bisa ditunda. Jumlah pejabat dalam Kabinet Merah Putih saat ini mencapai 140 orang, termasuk menteri, wakil menteri, utusan, dan penasihat presiden.
Temuan survei Celios juga menunjukkan 98 persen responden setuju bahwa nomenklatur kementerian saat ini terlalu gemuk dan perlu dirampingkan.
Baca Juga: Prabowo Ultimatum Menteri Nakal: Peringatan Tak Dihiraukan, Siap-Siap Diganti
Kementerian seperti Transmigrasi, UMKM, HAM, Kemenko Hukum dan HAM, serta Ekonomi Kreatif berada di posisi tertinggi sebagai lembaga yang dianggap layak digabung atau dihapus. Hal ini memperlihatkan bahwa
publik melihat adanya duplikasi fungsi dan kinerja yang kurang strategis dari kementerian- kementerian tersebut.
"Secara kritis, temuan ini juga mencerminkan kekecewaan publik terhadap struktur kabinet saat ini yang dinilai terlalu besar dan lebih berorientasi politik daripada kinerja. Banyak kementerian dianggap hanya menjadi hadiah politik bagi kelompok loyalis dan ajang bagi-bagi jabatan, bukan karena kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif," paparnya.***