nasional

Prabowo Ubah Wajah BUMN, Ribuan Perusahaan Dipangkas, Ekspatriat Diberi Jalan Jadi Pemimpin di Indonesia

Kamis, 16 Oktober 2025 | 15:52 WIB
Presiden Prabowo menyebut akan memangkas jumlah BUMN dan membuka peluang kepemimpinan talenta asing di tubuh BUMN. (Instagram/prabowo)

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pidatonya di Forbes Global CEO Conference di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025, Prabowo menegaskan perlunya reformasi besar-besaran demi menjadikan BUMN lebih efisien, kompetitif, dan terbuka terhadap talenta global.

Langkah ini disebut sebagai arah baru yang menandai perubahan paradigma besar dalam tubuh korporasi pelat merah dari sistem yang tertutup dan birokratis, menuju struktur yang lebih profesional dan berstandar internasional.

Baca Juga: MAKI Apresiasi Kejagung Sebut Antam, Adaro, Vale, PAMA, dan 9 Perusahaan Lainnya Nikmat Solar Haram Pertamina

Gebrakan Prabowo Ubah Wajah BUMN

1. BUMN Kini Terbuka untuk Pemimpin Asing

Salah satu keputusan paling berani yang diungkap Prabowo adalah izin bagi warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN.

Ia menyebut, regulasi yang selama ini hanya memperbolehkan warga negara Indonesia (WNI) menduduki jabatan strategis diubah untuk membuka jalan bagi ekspatriat yang dinilai memiliki keahlian manajerial kelas dunia.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” kata Prabowo di hadapan para CEO dunia.

Baca Juga: Terbukti Cabuli Anak di Bawah Umur, Anggota DPRD Depok Rudy Kurniawan Divonis 10 Tahun Penjara

“Saya sudah meminta manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mendorong BUMN beroperasi layaknya korporasi global, bukan sekadar lembaga yang bergantung pada dana publik atau keputusan politik.

2. Rasionalisasi Ribuan BUMN

Selain soal kepemimpinan asing, Prabowo menyoroti jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien.

Baca Juga: Turki dan Indonesia Merayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Perkuat Kemitraan Strategis di Ankara

Halaman:

Tags

Terkini