Ia mencontohkan kasus hibah tanah 2 hektar dari pengembang Agung Sedayu untuk pembangunan asrama Brimob di PIK 2.
Baca Juga: Investor Global Ray Dalio Dukung Prabowo, Singgung Ekonomi RI dan Dana Rp200 Triliun
Menurutnya, jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pengembang di kemudian hari, sulit bagi Brimob untuk bersikap netral.
Untuk menutup celah berbahaya ini, Ponto mendesak agar dalam agenda reformasi Polri, prioritas utamanya adalah menambahkan pasal kewajiban pembiayaan dari APBN ke dalam undang-undangnya, yang disalurkan melalui Kementerian Pertahanan.***