KONTEKS.CO.ID - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, membeberkan alasan fundamental di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk kementerian baru yang khusus mengurusi haji dan umrah.
Menurutnya, langkah ini didasari oleh pertimbangan pragmatis, historis, dan diplomatis yang telah menjadi visi politik Prabowo sejak 20 tahun lalu, bukan sekadar reaksi atas kasus korupsi yang belakangan terungkap.
"Presiden Prabowo itu sejak 20 tahun yang lalu, visi politik dan visi pembangunannya itu selalu menghadirkan untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah," ungkap Dahnil dalam sebuah diskusi di kanal YouTube dr. Richard Lee, MARS, sebagaimana dikutip Konteks.co.id pada Senin, 29 September 2025.
Baca Juga: Perketat Protokol Kebersihan MBG, Prabowo: Alat Cuci Ompreng Harus Dilengkapi Ultraviolet
Alasan Pragmatis: Skala Ekonomi Raksasa
Dari sisi pragmatis, kata Dahnil, sektor perhajian memiliki skala ekonomi yang sangat besar. Perputaran uang dari sekitar 3 juta jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp40 hingga Rp60 triliun.
Namun, selama ini aliran dana tersebut lebih banyak keluar (cash outflow) ke Arab Saudi.
"Presiden melihat selama ini sektor perhajian itu banyak cash outflow. Uangnya banyak yang ke Saudi tapi sedikit sekali yang kemudian kembali dalam bentuk cash inflow," ujar Dahnil.
Dengan adanya kementerian khusus yang fokus, ekosistem ekonomi haji diharapkan dapat dikelola lebih baik untuk memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional dan meningkatkan perlindungan terhadap jutaan jemaah.
Baca Juga: Parah! 459 Kades di 6 Provinsi Terjerat Korupsi Dana Desa, Hanya Daerah Ini Catat Nol Kasus
Alasan Diplomatis dan Historis
Selain ekonomi, pembentukan kementerian ini juga memiliki nilai diplomatis yang tinggi. Indonesia kini menjadi satu-satunya negara selain Arab Saudi yang memiliki kementerian haji.
"Ini akan menjadi simbol diplomasi bagi Indonesia, bagi presiden. Karena kita negara dengan populasi muslim terbesar di dunia," katanya.
Langkah ini menjadi pesan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh subur bersama di Indonesia.
Baca Juga: Usut Kredit Sindikasi Sritex, Kejagung Periksa 5 Pejabat Bank BRI
Secara historis, haji juga memiliki dimensi nasionalisme yang kuat. Para bapak bangsa seperti H.O.S. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim adalah para haji yang membawa pulang semangat perlawanan antikolonialisme dari Makkah.