KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada kepentingan politik dalam distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pupuk harus sampai langsung ke petani tanpa permainan perantara yang berlapis-lapis.
Ia menyinggung praktik lama dengan 145 perizinan dan tanda tangan yang justru membuat pasokan pupuk hilang di tengah jalan.
"Dulu ada 27.000 distributor. Saya tanya, berapa petani di Indonesia? Ada 30 juta KK, suami-istri jadi 100 juta orang. Jadi menang mana, 27.000 atau 100 juta?" kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Sindir Profesor dan Doktor Indonesia: Banyak S3, Tapi Sistem Bangsa Masih Perlu Dibenahi
Penyederhanaan Aturan Distribusi Pupuk BErsubsidi
Prabowo memerintahkan penyederhanaan aturan agar pupuk langsung dari pabrik ke petani. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin 29 September 2025.
Menurut Prabowo, distribusi yang panjang hanya memberi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu, seperti keluarga pejabat daerah hingga tim sukses.
"Ini yang enggak benar," tegasnya.
Baca Juga: KPK Panggil Billy Haryanto, Ipar Jokowi, Terkait Dugaan Korupsi Jalur Kereta Api Senilai Triliunan
Ia mengakui kebijakan ini membuat sebagian pihak kecewa. Bahkan, ada kader Gerindra yang mencoba melobi agar 27.000 distributor lama diganti dengan kader partai.
Namun, Prabowo menolak tegas. "Waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, ada kader Gerindra yang pintar datang ke Menteri Pertanian."
"Dia bilang kalau bisa yang 27.000 diganti kader Gerindra saja. Saya bilang, tidak ada itu. Tidak ada yang gantikan," ujarnya.
Baca Juga: KPK Panggil Billy Haryanto, Ipar Jokowi, Terkait Dugaan Korupsi Jalur Kereta Api Senilai Triliunan
Prabowo menutup dengan pesan tegas bahwa politik tidak boleh dicampur dengan hak rakyat.