KONTEKS.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, terutama setelah insiden keracunan massal yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah.
Menurut Said, kasus tersebut harus dijadikan bahan perbaikan agar MBG benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan masalah baru.
Baca Juga: Stok Minyak Sawit Malaysia Diprediksi Turun Akibat Produksi Melambat dan Ekspor Naik
Ia menekankan bahwa distribusi makanan bergizi dalam skala besar tidak bisa dilakukan secara asal, melainkan perlu sistem yang matang.
“Bebannya terlalu berat kalau 3.000 (porsi). Diselesaikan saja 1.000 (porsi) atau pemerintah mengambil posisi ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada Senin, 29 September 2025.
Usulan Rehabilitasi Kantin Sekolah
Said mengusulkan agar fasilitas kantin sekolah direhabilitasi dan dialihfungsikan menjadi dapur khusus MBG.
Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif Rp100 Ribu per Hari untuk Guru Pengawas MBG, Diutamakan yang Honorer
Dengan begitu, setiap sekolah bisa menyiapkan kebutuhan gizi siswanya sendiri tanpa bergantung pada dapur pusat yang melayani ribuan porsi lintas wilayah.
Ia menilai langkah ini akan lebih realistis sekaligus meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini harus menyiapkan hingga 3.000 porsi per hari.
“Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian dicek sanitasinya. Cakupannya hanya di sekolah itu saja, lebih mudah diawasi dan lebih luar biasa hasilnya,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Soroti Insiden Keracunan Ribuan Siswa
Baca Juga: Prabowo Ajak PKS Lawan Kebocoran SDA Triliunan Rupiah Per Tahun
Evaluasi ini tidak lepas dari kasus keracunan massal yang menimpa sekitar 5.620 siswa di sejumlah daerah.
Berdasarkan pemeriksaan, penyebabnya antara lain bahan pangan tidak segar hingga pengolahan makanan yang tidak higienis.
“Muncul isu bagaimana tentang anggarannya. Saya berpendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi. Tidak hanya anggaran, tapi mekanismenya, juga tenaga ahli gizi yang menangani,” tegas Said.
Menurutnya, kualitas penyimpanan bahan makanan juga krusial. Dengan ribuan porsi setiap hari, SPPG dinilai tidak akan mampu menjamin kualitas tanpa fasilitas penyimpanan memadai.
Baca Juga: Calon Advokat Diminta Ikut Berjuang Pertahankan Single Bar
“Kalau 3.000 itu, saya tidak yakin SPPG sanggup kalau tidak punya cool storage atau penyimpanan. Kalau belanja harian terus, itu tidak akan punya kemampuan menjaga kualitas,” pungkasnya.
Program Prioritas, Tapi Perlu Perbaikan
Program MBG sendiri merupakan janji kampanye Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak awal pemerintahannya.
Tujuan utamanya jelas: meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia melalui pemberian makanan bergizi rutin di sekolah.
Baca Juga: MK Batalkan UU Tapera, tapi Hakim Konstitusi Pastikan Iuran Tetap Jalan 2 Tahun ke Depan
Namun, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.
Dari aspek infrastruktur dapur, kualitas bahan pangan, hingga kesiapan lembaga pelaksana.
Said menilai, dengan evaluasi yang tepat, mulai dari sistem distribusi, rehabilitasi kantin, sampai pengawasan higienitas—program ini tetap bisa berjalan tanpa mengurangi esensinya sebagai program prioritas nasional.
“Dengan pembenahan sistem, MBG bisa tetap dilanjutkan. Intinya jangan sampai niat baik meningkatkan gizi anak-anak justru terganggu karena teknis pelaksanaan,” tutup Said.
Baca Juga: Harga Minyak Sawit Global Naik, Analis Menilai Indonesia Bisa Ambil Untung
Evaluasi Program MBG kini menjadi perhatian penting setelah kasus keracunan massal mencuat.