KONTEKS.CO.ID - Temuan data dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyebut bahwa mayoritas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) membuat Komisi IX DPR RI prihatin.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, hasil temuan itu membuktikan bahwa standar keamanan MBG masih harus diperbaiki.
Ia lantas mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS selesai.
Baca Juga: Banyak Siswa Keracunan MBG, Bareskrim Polri Turun Tangan Investigasi hingga BGN Bentuk Timsus
"Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan," tegasnya, Jumat, 26 September 2026.
Menurut dia, dapur yang belum memiliki SLHS sejatinya dilarang beroperasi sementara demi menjaga mutu makanan dari MBG.
"Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS," kata Charles.
Program MBG sambungnya, harus mengutamakan kualitas, agar maraknya kasus keracunan makanan seperti di sejumlah daerah tidak terjadi lagi.
"Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," sindirnya.
Baca Juga: Keracunan Massal Akibat MBG, Orang Tua Wajib Tahu Gejala dan Pertolongan Pertamanya
Dirinya juga mendesak pemerintah lebih mengutamakan mutu pelayanan dan keamanan pangan, mengingat MBG sendiri ialah program strategis dengan tujuan baik.
"Jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru. Maka, kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," pungkasnya.