SETARA menekankan, kerja KRK hanya akan bermakna jika memiliki legitimasi politik dari Presiden, kewenangan yang nyata, serta keanggotaan yang independen dan profesional.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Skandal Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Modus Oknum Peras Khalid Basalamah
Tanpa itu, hasilnya berisiko sekadar menjadi catatan administratif yang mudah diabaikan.
“Reformasi Polri harus ditempatkan sebagai agenda mendasar konsolidasi demokrasi di Indonesia, bukan kosmetik politik,” tegas SETARA.***