Di tengah 'efisiensi palsu' yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran, kebijakan yang diklaim demi penghematan, namun kontradiktif dalam praktik dan justru menghimpit kehidupan rakyat.
"Situasi ini mengarah pada krisis konstitusional yang serius, bahkan membuka jalan pada wacana perubahan dan amandemen UUD 1945. Karena itu, perjuangan rakyat harus ditempatkan sebagai kekuatan utama," imbuhnya.
Adapun, terdapat 10 tuntutan GMNI Jabodetabek dalam demonstrasi kali ini, yakni:
1. Evaluasi dan pecat seluruh Anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat.
2. Sahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Baca Juga: Ferry Irwandi Ngaku Diteror, Dianggap Penyebab Gagalnya Status Darurat Militer dan Dalang Kerusuhan
3. Evaluasi dan pecat seluruh Menteri dan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik.
4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, komisaris BUMN.
5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh.
6. Revisi UU TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim.
7. Tolak kenaikan pajak terhadap rakyat miskin dan tolak efesiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan Amanat Konstitusi UUD 1945 NRI.
Baca Juga: DPR Dinonaktifkan Tapi Gaji Tetap Jalan: Bedanya Apa dengan Pemecatan?
8. Wujudkan reformasi agraria sejati dan turunkan harga pangan.
9. Bangun industri nasional dengan jalan landreform sejati
10. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran.
Mengangkat tema 'Menata Ulang Arah Bangsa, Marhaen Bergerak, Rakyat Melawan Kekacauan,' GMNI Jabodetabek menegaskan bahwa aksi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 1 September 2025, adalah bagian dari perjuangan rakyat marhaen untuk menata ulang arah bangsa dan melawan kekacauan yang diciptakan rezim hari ini.
"Apabila, tuntutan kami tidak terpenuhi makanya sudah saat kami GMNI Se-Jabodatabek melakukan gerakan "POTONG SATU GENERASI"," demikian keterangan resminya.***