Mulyanto menilai keseriusan Pemerintah soal penerapan sistem merit di BUMN ini masih dipertanyakan. Publik menilai transparansi yang disebutkan hanya wacana, sementara kenyataannya malah merebak korupsi di BUMN.
Kasus yang ada di depan mata, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pertamina justru diangkat dari anggota dewan pembina partai politik.
"Akibatnya bisa jadi, yang muncul di publik justru sebaliknya, yakni keraguan dan kekhawatiran bahwa pengelolaan Danantara ini akan diintervensi untuk kepentingan politik elektoral," kata Mulyanto.***