2. Memprioritaskan Ekonomi Berdikari dan Ekonomi Benteng agar Indonesia mampu Berdikari di bidang Ekonomi demi membangun Ekonomi Kerakyatan yang adil dan makmur sesuai amanat Preambule UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.
3. Pastikan RUU Polri dan RUU KUHP mampu menghentikan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang hanya akan semakin menyengsarakan rakyat melalui penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang berkeadilan.
4. Habisi gurita oligarkhi yang hanya ingin menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia bagi sebesar-besarnya kemakmuran kelompok bisnis dan dinasti politiknya.
5. Melakukan boikot ekspor produk Indonesia ke AS sebagai langkah ofensif yang terukur seperti produk-produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak hewan atau nabati ( CPO), alas kaki, dan produk hewan air.
Baca Juga: 5 Cafe Hits di Jakarta Selatan Buat Nongkrong Asyik atau WFC, Harga Ramah Kantong!
6. Melakukan boikot impor susu, jagung, dan daging sapi AS dan membangun kemitraan negara -negara yang setara dalam logika power balancing
7. Negara harus segera membangun hubungan bilateral dan multilateral dengan semangat KAA demi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam dikotomi geopolitik Barat versus Timur.
8. Negara berani melakukan percepatan local currency transaction, eksplorasi borderless payment, bahkan penggunaan bitcoin dalam perdagangan internasional dan meninggalkan ketegantungan terhadap dollar
9. Pemerintah wajib mengingat kembali cita cita Indonesia Merdeka sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya ada Idiologi bersama Bangsa Ini.
Apabila Pemerintah Prabowo dan para pembonceng kekuasaan tidak berani melakukan ini maka sudah saatnya anak muda terikan POTONG SATU GENERASI.
"Kita kerap diberi tahu bahwa kolonialisme itu sudah mati. Kita tak boleh tertipu atau terlena oleh itu. Saya katakan kepada Anda semua, kolonialisme belumlah mati. Kolonialisme juga memiliki baju modern, dalam bentuk pengendalian ekonomi, kendali intelektual, kendali fisik oleh sebuah komunitas kecil nan asing di dalam sebuah negara," Bung Karno.***