KONTEKS.CO.ID - Kritik terhadap DPR RI, khususnya komisi I yang menggelar pembahasan revisi UU TNI di hotel Fairmont, Jakarta bermunculan.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto merespons kritik tersebut.
Kata dia, rapat-rapat DPR di hotel mewah bukanlah hal baru. Hal itu telah dilakukan sebelumnya untuk berbagai pembahasan undang-undang lain.
Baca Juga: Preview The Witch Episode 9: Mengungkap Misteri Hilangnya Park Jin Young!
"Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?" kata Utut, di Fairmont, Sabtu 15 Maret 2025 malam.
Utut menjelaskan, rapat ini merupakan bagian dari upaya "konsinyering" yakni, metode pembahasan yang lebih intensif dengan mengelompokkan peserta dalam satu tempat untuk mempercepat keputusan.
"Ya, kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan gitu ya," jelasnya sembari masuk kembali ke ruang rapat.
Baca Juga: Prediksi Cuaca Jawa Barat Hari Ini, 16 Maret 2025
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menambahkan, rapat tersebut sudah sesuai dengan aturan Tata Tertib DPR Pasal 254, yang memperbolehkan rapat di luar Gedung DPR dalam situasi mendesak.
"Teman-teman Sekretariat itu menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel, tapi yang tersedia itu satu ya, pertimbangannya yang tersedia dengan format Panja RUU ini," katanya.
Indra mengeklaim, pemilihan hotel Fairmont sudah melalui pertimbangan efisiensi biaya karena adanya kerja sama khusus antara pihak hotel dengan DPR.
"Pertimbangan kedua hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau," jelasnya.
Baca Juga: Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini, Ada Hujan Ringan Siang