KONTEKS.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam upaya melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hasto, Presiden Jokowi saat itu justru menjadi pihak yang terus melemahkan atau menumpulkan taring KPK.
Puncaknya, Jokowi dituding yang menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Hal ini disampaikan Hasto lewat akun YouTube Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Vokalis Sukatani Kabarnya Dipecat dari Pekerjaannya Sebagai Guru, Ada Surat yang Dikirim ke Sekolah
Sekjen PDIP itu awalnya menceritakan saat dirinya bertemu mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan sejumlah tokoh civil society di Universita Indonesia, pada 7 Mei 2024.
Dicertikan Hasto, kalau Novel Baswedan menanyakan kebenaran PDIP sebagai pelopor pengubahan Undang-Undang KPK. Apalagi narasi yang terbangun adalah untuk melemahkan penindakan terhadap korupsi.
"Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," kata Hasto seperti dikutip konteks.co.id pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Baca Juga: Sempat Terjerat Kasus Rudapaksa, Kini Tuntutan Jay Z Resmi Dicabut
Hasto menjelaskan bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk melemahkan KPK. PDIP justru disebutnya sebagai partai yang getol menyuarakan perlawanan terhadap korupsi.
Sekjen PDIP kemudian menceritakan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka. Ini sebelum Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution diatur dan dicalonkan jadi Wali Kota Solo dan Medan.
Hasto sempat mempertanyakan keseriusan Jokowi yang ingin memajukan anak sulung dan menantunya dikancah politik.
Baca Juga: Poster Hyper Knife Resmi Rilis, Park Eun Bin Siap Tampil Memukau dalam Drama Medis Thriller!
"Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota maka otomatis dia menjadi Pejabat Negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya," kata Hasto.