KONTEKS.CO.ID - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo mempertanyakan kepada Mensos Tri Rismaharini soal bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023 yang dicarikan pada periodik Januari hingga Februari 2024.

Pertanyaan tersebut disampaikan Ketua MK, Suhartoyo dalam adlam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat, 5 April 2024.

"Soal 6 tahun terakhir, terkait pelaksanaan di pencarian dana di Januari-Februari ajek, tapi di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan, maksudnya bagaimana bu?" tanya Hakim.

[irp posts="261289" ]

Risma mengatakan, dalam catatan Kemensoso ada permasalahan dalam penyerapan BLT.

"Setelah kita dalami, kenapa penyerapannya itu kecil," katanya.

Misalnya seperti wilayah di Provinsi Aceh, masyarakat perlu menyeberang dengan kapal untuk melakukan pencairan BLT.

[irp posts="261273" ]

"Ternyata ada yang daerah, misalnya kaya Aceh itu dia harus nyebrang kalau ngambil (BLT), karena nggak ada ATM atau pos. Sehingga dia harus nyeberang," tambahnya.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, masyarakat alami kesulitan ketika ingin mencairkan BTL. Sebab, tidak ada rekening bank di daerah terpencil. Sehingga, membutuhkan akomodiasi yang cukup besar untuk mengambil BLT.

"Mereka itu yang diterima paling Rp 450 ribu tapi nyeberangnya bisa keluar biaya Rp 600 ribu. Sehingga kemudian Mereka nggak ambil atau diambil di akhir tahun," katanya.

[irp posts="261224" ]

Sementara hal serupa juga terjadi di kabupaten wilayah Provinsi Bali. Di mana lokasi tersebut tidak ada ATM. Sehingga, masyarakat harus menyewa kendaraan untuk mencairkan BLT

Karena permasalahan tersebut, Kemensos membahas ulang terkait pencairan uang BLT tahun anggaran 2023. Akhirnya, Kemensos memutuskan menggunakan bank yang ada di daerah tersebut untuk mencairkan BLT.

"Itu yang kemudian kita rapat kan dengan Himbara, ada Pak Wamen datang untuk, bagaimana ini? Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ," tandasnya.***