KONTEKS.CO.ID - Sebanyak 1 juta buruh diklaim akan turun dalam aksi unjuk rasa di Istana Negara pada hari ini Kamis, 10 Agustus 2023. Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini digelar untuk mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang tidak memihak kepada rakyat.
Klaim 1 juta buruh yang akan turun aksi ini disampikan oleh Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Jumhur Hidayat.
"Massa aksi inti kita ditambah dengan laporan beberapa massa organisasi akan bergabung. Pak Arif Minardi optimis akan menghadirkan 1 juta buruh," kata Jumhur Hidayat di Sekretariat AASB beberapa waktu lalu.
Buruh yang menggelar aksi tergabung dari Kongres Aliansi Serikut Buruh Indonesia (KSBI). Aksi 1 juta buruh ini akan dimulai dari kantor International Labour Organization (ILO) di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Buruh yang sebagian besar menggunakan motor akan melakukan long march menuju Istana Negara.
Sementara menurut Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi D Haman, masa buruh akan datang dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kemudian ditambah perwakilan dari beberapa provinsi. Aksi yang sama juga dilakukan secara serentak di daerah.
Ditambahkan Rudi, masyarakat dipersilahkan untuk bergabung dengan buruh untuk mengikuti aksi unjuk rasa ini.
Selain menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, buruh juga menuntut pencabutan UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan menuntut pemerintah mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.
Partai Buruh Gelar Aksi Lebih Awal
Partai Buruh bersama organisasi buruh lebih dulu menggelar aksi di Gedung MK dan Istana, Rabu 9 Agustus 2023 kemarin. Mereka mengklaim ada 10.000 buruh yang turun.
Aksi mereka dimulai dari Patung Tugu Tani Menteng, sambil menyabut peserta longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta selama 8 hari.
Buruh melalui Partai Buruh pimpinannya Said Iqbal, menuntut untuk pencabutan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, pencabutan UU Kesehatan, menuntut kenaikkan upah buruh 2024 sebesar 15 persen.
Mereka juga menuntut dicabutnya presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen, menuntut jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT.
“Enam isu ini dibawa serentak dan akan aksi terus-menerus!” kata Said Iqbal. Sebanyak 1.100 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh.
Partai Buruh bersama empat Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Pekerja Nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala Pembantu Rumah Tangga (PRT), Buruh Migran, Organisasi Perempuan, mengancam melakukan aksi mogok nasional bila tuntutan mereka tidak didengar.
“Kami mempersiapkan mogok nasional (yaitu) berhenti, stop, produksi lima juta buruh seluruh Indonesia,” lanjut Said.
“Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara,” katanya lagi.***
