KONTEKS.CO.ID - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta pemerintah segera melakukan kerjasama dengan Pemerintah Papua Nugini, untuk memastikan kerberdaan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang diduga telah berada di luar negeri.
Dugaan MAKI ini tidak tanpa alasan, karena sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meminta agar Lukas Enembe segera menyerahkan diri.
Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, ada dugaan Lukas Enembe telah pergi ke Papua Nugini. Karena itu, diperlukan kerjasama dengan Pemerintahan Papua Nugini untuk masalah ini.
"Mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi kalau memang sudah kabur ke Papua Nugini melalui jalan tikus segala macam, harus melakukan kerja sama dengan Papua Nugini," ujar Boyamin, Selasa (20/9/2022).
Terkait maslah ini, Boyamin juga ikut mengkritik kinerja KPK yang terkesan bertele-tele dan mengulur waktu. Padahal, KPK memiliki pengalaman saat menangani perkara Bupati Merauke.
“Seharusnya ada satu lagi, namun nampaknya belum ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti terkait dana otsus," ujarnya.
Karena itu, Boyamin meminta agar KPK lebih intens untuk mengamati dan mengontrol dana otonomi khusus (Otsus) yang dialokasikan teruntuk masyarakat di Provinsi Papua.
