Pengadaan Motor Listrik Kepala SPPG Dinilai Pemborosan dan Mengada-ada, Komisi IX DPR Bakal Panggil BGN

KONTEKS.CO.ID - Sorotan terhadap pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) semakin tajam.

Komisi IX DPR RI memastikan akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan, menyusul munculnya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara.

Soroti Dugaan Pelanggaran Anggaran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga: Ternyata Menkeu Purbaya Tak Tahu Detail Pengadaan Sepeda Motor Listrik BGN, Sempat Ditolak Tahun 2025

Ia menegaskan bahwa jika pengadaan motor listrik tetap dijalankan meski sebelumnya ditolak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka hal itu bukan sekadar kesalahan administratif.

“Jika memang benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, kemudian tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” tegas Charles, dikutip pada Rabu, 8 April 2026.

Pemborosan di Tengah Tekanan Fiskal

Selain aspek prosedur, Charles juga menyoroti potensi pemborosan dari pengadaan tersebut.

Ia menilai langkah ini tidak sejalan dengan kondisi fiskal negara yang tengah membutuhkan efisiensi anggaran.

“Ini menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” kritiknya.

Charles menambahkan, fokus program seharusnya tetap pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, bukan pada belanja yang dinilai tidak relevan.

“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” tegas dia.

Panggil BGN Beri Penjelasan

Ia menegaskan, Komisi IX DPR akan segera meminta klarifikasi resmi dari BGN untuk menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut.

“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” tegasnya.

Masuk Rencana Anggaran 2025

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025.

Ia menyebut kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan.

Kendaraan ini kata dia, nantinya akan digunakan sebagai penunjang mobilitas bagi para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan agar program MBG berjalan efektif.

Baca Juga: Bikin Melongo! BGN Disebut Pakai Uang Pajak Rp6,9 Miliar Cuma buat Beli Kaus Kaki, Katanya Efisiensi?

Meski unit kendaraan sudah terlihat di ruang publik, Dadan menegaskan bahwa motor-motor tersebut belum diserahkan ke personel lapangan.

Saat ini, seluruh unit masih dalam proses pendataan administratif sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan secara resmi.

Pengakuan Menkeu Perkuat Polemik
Kontroversi semakin menguat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap bahwa usulan serupa sebelumnya pernah ditolak.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor,” singkat Purbaya.***