Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara, Punya 31 Bidang Tanah

Tanah Seluas 5.000 m2 di Bekasi, Rp1.500.000.000, tanah seluas 2 m2 di Bekasi, Rp659.400.000; tanah seluas 1.358 m2 di Bekasi, Rp407.400.000; tanah seluas 5.164 m2 di Bekasi, Rp1.549.200.000.

Baca Juga: Diduga Lakukan Pelanggaran Etik, Dua Dokter RS Swasta di Bintaro dan Jakarta Dilaporkan ke PB IDI

Kemudian, tanah seluas 4.326 m2 di Bekasi, Rp1.096.800.000; tanah seluas 4.326 m2 di Bekasi, Rp1.297.800.000; tanah seluas 842 m2 di Bekasi, Rp168.400.000, tanah seluas 119 m2 di Bekasi, Rp357.000.000; tanah seluas 1.120 m2 di Karawang, Rp840.000.000, tanah seluas 809 m2 di Bekasi, Rp2.427.000.000.

Selain itu, Ade Kuswara juga melaporkan punya tiga unit mobil, Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2021 yang disebut sebagai hadiah bernilai Rp400.000.000; Mobil Jeep Wrangler Tahun 2011, warisan, Rp650.000.000; Mobil Ford Mustang Tahun 2022, hasil sendiri, Rp1.400.000.000.

Lalu, harta bergerak lainnya sebesar Rp43.092.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp147.959.653.

Sebelumnya, sebanyak 10 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 18 Desember 2025. Salah satu yang terjaring adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Kepastian penangkapan kepala daerah tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat, 19 Desember 2025.

Baca Juga: Ada Asus, Acer hingga Axioo, Ini Daftar 12 Perusahaan yang Disebut Terima Untung Kasus Korupsi Laptop Chromebook

“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi terjaring OTT-red),” kata Budi.

Menurut KPK, seluruh pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar OTT tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, maupun barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.

Budi menegaskan, lembaga antirasuah masih memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap seluruh pihak yang diamankan.

“Hingga kini status hukum belum ditetapkan,” ujarnya.***