Bivitri Susanti Kritik Langkah Prabowo Tangani Banjir Sumatera: Dinilai Performatif dan Minim Instruksi Tegas

KONTEKS.CO.ID - Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, buka suara soal gaya Presiden Prabowo Subianto menangani bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November lalu.

Menurut pakar hukum tata negara itu, langkah dan keputusan Prabowo selama kunjungan ke lokasi terdampak masih terkesan formalitas, belum menunjukkan tindakan nyata yang mampu mempercepat pemulihan.

Bivitri menilai tiga kali kunjungan Prabowo justru belum menghasilkan instruksi kuat untuk mempercepat pertolongan bagi korban.

Baca Juga: Pemerintah Keberatan Putusan PTUN soal Somasi Hotel Sultan: Bakal Banding!

Bahkan, ia menyebut beberapa momen terasa seperti pencitraan semata.

Pada kunjungan pertama 1 Desember, Prabowo justru menyinggung soal pemberantasan korupsi di depan warga, bukan langsung fokus pada kondisi banjir dan longsor yang menimpa mereka.

Tidak jauh berbeda, dalam kunjungan kedua pada 7 Desember, Bivitri mengatakan Prabowo kembali menghadirkan “gimik” seperti mencicipi hidangan pengungsi.

“Karena dia ke sana tuh ngomong-ngomong saja. Lalu makan ikan tongkol. Jadi performatif lagi jadinya, kan,” ujar Bivitri di Jakarta Pusat, Jumat, 12 Desember 2025.

Baca Juga: Indobuildco Comeback: PTUN Kabulkan Gugatan Hotel Sultan dan Tekan PN Jakpus untuk Tahan Eksekusi

Perlu Status Bencana Nasional dan Komando Terpusat

Bivitri juga menyoroti pernyataan Prabowo saat berkunjung ke Aceh yang meminta warga menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon.

Menurutnya, pesan moral tanpa kebijakan konkret tak cukup untuk menangani bencana sebesar ini.

Pendiri PSHK itu menjelaskan bahwa langkah pertama yang seharusnya diambil Presiden adalah menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.

Status tersebut, kata Bivitri, bukan sekadar label, melainkan memastikan peristiwa ini menjadi prioritas pemerintah pusat dan memperjelas siapa pemegang komando di lapangan.