Menteri Bahlil Bicara Soal Dugaan Tambang Ilegal Terkait Bandara IMIP, Tegaskan Instruksi Presiden Prabowo

“Siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum,” tutur Bahlil.

Ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo memperkuat tugas Kementerian ESDM dalam meningkatkan pengawasan sekaligus mempersempit ruang gerak aktivitas ilegal yang merugikan negara.

Baca Juga: Indra Sjafri Sudah Kantongi 23 Nama Pemain Timnas Indonesia U-22, Siap Berangkat ke SEA Games 2025 Thailand

Soal Bandara IMIP: Kewenangan Beda, Pengawasan Tetap Berjalan

Terkait isu aktivitas tambang ilegal yang dikaitkan dengan kawasan Bandara IMIP, Bahlil menjelaskan bahwa pengaturan dan keamanan area bandara tidak berada dalam kewenangan Kementerian ESDM.

"Di bandara itu kan ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya," jelasnya.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa kementeriannya tetap menjalankan tugas di sektor hilir pertambangan, termasuk rekomendasi teknis.

Baca Juga: DPR Warning Keras Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali: Ancaman Serius Kedaulatan dan Keamanan Nasional

“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya,” ucapnya.

Soal pengamanan objek vital seperti bandara, tanggung jawab penuh berada pada kementerian teknis tertentu.

Pengawasan Morowali Terus Diperketat

Sebagai kawasan industri yang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional, Morowali memegang peranan penting dalam rantai pasok industri strategis Indonesia.

Baca Juga: Harga Emas Dunia Mendekati Puncak Sepekan, Pasar Makin Yakin The Fed Segera Pangkas Suku Bunga dan Dorong Reli Baru

Karena itu, pemerintah berupaya memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang mengganggu ekosistem industri di sana.

Bahlil menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah sinyal bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal apa pun yang dapat melemahkan tata kelola di kawasan itu.

Ia berharap, dengan pengawasan ketat dan koordinasi antarkementerian, aktivitas ekonomi di Morowali berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.***