Kumpulkan Menteri di Hambalang, Prabowo Siapkan Gebrakan Hukum Sikat Mafia Tambang dan Hutan

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara ke kediaman pribadinya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 23 November 2025.

Agenda mendadak di akhir pekan itu dipusatkan pada masalah yang selama ini menjadi sumber kebocoran kekayaan negara, yakni penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal.

Pertemuan berlangsung tertutup dan dihadiri jajaran menteri serta penegak hukum. Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 24 November 2025, Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyebut dua sektor strategis itu masih dikepung pelanggaran yang menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Baca Juga: Imparsial Kecam Menhan dan Panglima TNI Turun Gunung Bongkar Tambang Ilegal: Preseden Buruk Penegakan Hukum!

Pertemuan tersebut secara khusus mengevaluasi hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban pertambangan ilegal, termasuk bagaimana negara bisa menguasai kembali wilayah yang selama ini 'digarap' pihak yang tidak berhak.

Teddy menerangkan, salah satu fokus bahasan adalah penanganan kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat karena adanya resistensi maupun dugaan keterlibatan pihak berkepentingan.

Di hadapan para pejabat, Prabowo kembali mengingatkan garis konstitusi terkait pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

“Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa; 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'," tulis Seskab.

Menurut sumber internal pemerintahan, langkah ini merupakan akselerasi penegakan hukum, mengingat persoalan perampasan kawasan hutan dan tambang ilegal sudah lama menjadi penyakit struktural, namun penindakan sering mentok pada kepentingan politik dan oligarki.

Baca Juga: Berlangsung Siang sampai Malam, Prabowo Kumpulkan Menteri dan Kapolri, Minta Laporan Persoalan Ini

Sejumlah tokoh kunci hadir mengitari Presiden Prabowo dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Selain mempertegas mandat konstitusi, kehadiran para pejabat penegak hukum dan pengawas transaksi keuangan itu mengindikasikan arah penindakan tidak hanya administratif, namun kemungkinan menyentuh jalur pidana dan pencucian uang.

Rapat sore di Hambalang itu mengirim sinyal bahwa pemerintah siap menghadapi aktor besar di balik kartel tambang dan mafia hutan, meski konsekuensi politiknya tidak kecil.***