Hari Toleransi Internasional, Menag Ajak Umat Rawat Kerukunan yang Sudah Mengakar

KONTEKS.CO.ID - Peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November 2025 menjadi momentum untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan bahwa toleransi adalah fondasi sosial yang telah mengakar sejak lama dan tidak boleh diperlakukan sebagai seremonial tahunan belaka.

Menag menekankan bahwa karakter masyarakat Indonesia sejak lama ditopang oleh nilai keterbukaan dan penghormatan pada perbedaan.

Baca Juga: Istiqlal dan Katedral Jadi Simbol Toleransi, Delegasi Parlemen Eropa Kagumi Kerukunan di Indonesia

Ia mencontohkan masyarakat Bugis-Makassar yang dikenal egaliter dan mampu beradaptasi di berbagai daerah perantauan tanpa meninggalkan sikap saling menghargai.

“Hari Toleransi Internasional bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan nilai yang telah hidup sejak lama di Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam acara Silaturahmi Tokoh Lintas Agama di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin, 17 November 2025.

Acara ini dihadiri berbagai pemimpin dan perwakilan agama, termasuk Uskup Agung Makassar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), para pendeta, pastor, serta tokoh agama lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Sulawesi Selatan, Muammar Bakry, menggarisbawahi pentingnya menjaga silaturahmi antarkomponen bangsa.

Menurutnya, memperkuat jalinan pertemuan dan dialog adalah bagian dari menjaga hubungan kemanusiaan dan kebangsaan.

Baca Juga: Di Hadapan Delegasi Austria, Menag Beberkan Fakta Masjid Istiqlal yang Dibangun Anak Pendeta

“Siapa yang menyambung silaturahim, saya akan menyambung hubungan dengannya. Tetapi jika memutus hubungan kemanusiaan dan kebangsaan, maka Tuhan pun tidak akan menjalin hubungan dengannya,” ujar Bakry.

FKUB Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program-program penguatan kerukunan serta memperluas kolaborasi dengan Kementerian Agama.

Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harmoni antarumat beragama dan menguatkan Indonesia sebagai negara yang damai serta inklusif.***