PSI Yakin IKN Akan Jadi Ibu Kota Politik 2028, Laporan Kota Hantu Hanya Sebatas Ilusi

KONTEKS.CO.ID - Politikus PSI, Kamaruddin, menegaskan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih berjalan meskipun Presiden Prabowo Subianto belum meneken keputusan resmi pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

Pernyataan ini menanggapi laporan media Inggris, The Guardian, yang menyebut IKN berpotensi menjadi “kota hantu” karena jumlah penduduknya masih sedikit dan anggaran berkurang drastis.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN, alokasi pembangunan tahun 2025 tercatat Rp13,5 triliun. Meski demikian, Kamaruddin menilai laporan tersebut terlalu berlebihan.

Baca Juga: Jonatan Christie Comeback! Tumbangkan Lanier dan Melaju ke Final Hylo Open 2025

“Belum tentu IKN menjadi kota hantu. Progress di lapangan tetap berjalan, dan target ibu kota politik pada 2028 juga jelas,” ujar Kamaruddin yang dilansir Minggu, 2 November 2025.

Perpres 79 Tahun 2025 Jadi Dasar Lanjutan

PSI meyakini Prabowo tetap melanjutkan pembangunan IKN melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025, yang mengatur perencanaan kawasan dan pemindahan pusat pemerintahan.

Perpres ini bertujuan mendukung IKN menjadi ibu kota politik pada 2028, meski definisi “ibu kota politik” belum dijelaskan secara rinci.

“Perpres itu menunjukkan komitmen Pak Prabowo melanjutkan IKN sebagai pusat pemerintahan,” tambah Kamaruddin, yang juga Ketua DPW PSI Yogyakarta.

Baca Juga: Beby Prisillia, Istri Onadio Leonardo yang Turut Diamankan Polisi: Mantan Pramugari Keren dan Anak Polisi!

Namun, Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, mempertanyakan makna istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79. Menurutnya, Presiden sebelumnya, Jokowi, tidak pernah menggunakan istilah tersebut.

Yunarto menilai kelanjutan pembangunan IKN bukan prioritas utama era Prabowo, salah satunya terlihat dari penurunan anggaran.

“Rakyat sudah memberikan mandat politik penuh kepada presiden yang baru. Prioritas anggaran berbeda antara era Jokowi dan Prabowo, itu wajar,” kata Yunarto.

Baca Juga: Lampung Utara Disiapkan Jadi Pusat Kedelai Nasional, Dipimpin Langsung oleh TNI

Salah satu indikasi prioritas Prabowo berbeda terlihat pada pelaksanaan HUT RI ke-80. Puncak upacara kembali digelar di Jakarta, bukan di IKN, karena infrastruktur di Kalimantan Timur belum siap.