Demi Kekhusyukan Ibadah, DPR Larang Kemenag Tempatkan Jemaah Haji di Area Perluasan Mina

KONTEKS.CO.ID - Nasib 19.000 jemaah haji Indonesia untuk tahun 2026 kini menjadi sorotan utama, menyusul adanya rencana penempatan mereka di area Mina Jadid.

Komisi VIII DPR RI dengan tegas menolak rencana tersebut. Sebab, lokasi itu dianggap tidak memenuhi standar kelayakan. Bahkan, dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyukan ibadah jemaah saat prosesi puncak haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyatakan bahwa Mina Jadid, yang merupakan area perluasan untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Mina utama, tidak layak untuk jemaah Indonesia.

Baca Juga: Pantai Kelingking Tak Lagi 'Perawan', Rangka Lift Kaca di Tebing Ikonik Nusa Penida Tuai Kecaman

Pihaknya secara terang-terangan melarang pemerintah menempatkan jemaah di sana, meskipun ada potensi 19.000 jemaah akan dialokasikan ke area tersebut tahun ini.

"Komisi VIII tidak memberi rekomendasi dan bahkan melarang jamaah haji kita di Mina menempati area Mina Jadid," kata Marwan kepada wartawan mengutip Rabu, 29 Oktober 2025.

Untuk melindungi kenyamanan jemaah, DPR mendesak Kementerian Haji dan Umrah agar bernegosiasi keras dengan pemerintah Arab Saudi.

Namun, jika negosiasi itu gagal, DPR telah menyiapkan solusi darurat yang dinilai lebih manusiawi.

Baca Juga: Dalih Jokowi Soal Whoosh Dinilai Upaya Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Jumbo

Marwan menegaskan, jika 19.000 jemaah itu tidak bisa ditempatkan di Mina utama, mereka tidak boleh dipaksa menginap di Mina Jadid.

Sebagai gantinya, DPR mengusulkan agar para jemaah tersebut menerapkan skema Murur dan Tanazul.

Skema ini memungkinkan jemaah khususnya lansia dan disabilitas untuk tidak bermalam penuh di tenda Mina.

Mereka cukup melintas atau singgah sebentar untuk memenuhi kewajiban bermalam, dan selebihnya bisa kembali beristirahat dengan nyaman di hotel masing-masing.

Baca Juga: Dongfeng Nammi 01 EV: Mobil Listrik Masa Depan dengan Desain Modern dan Performa Andal