Rapor Merah Penegakan Hukum Era Prabowo-Gibran: Polri Dapat Nilai 2, TNI 3 dari 10

KONTEKS.CO.ID - Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh kemunduran dalam hal penegakan hukum.

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) memberi catatan serius, yakni TNI dan Polri dinilai gagal menjalankan fungsi hukum secara adil dan akuntabel.

Dalam evaluasi terbarunya, Celios memberikan nilai mengecewakan bagi kedua institusi keamanan negara.

"Survei Celios menunjukkan Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 dan TNI 3 dari 10, dengan 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Data ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan," ungkap Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, dalam keterangannya, seperti dikutip pada Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Gagal Penuhi Harapan, Elektabilitas Anjlok Signifikan

Tidak hanya buruk dari sisi performa, institusi Polri disebut mengalami krisis kepercayaan publik yang akut.

Menurut Celios, kondisi ini memunculkan desakan kuat dari masyarakat untuk melakukan reformasi total hingga pergantian pucuk pimpinan Polri, yakni Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus–September 2025, merujuk data YLBHI, terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma 'anarko' dan 'makar'. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik,” tegas Saleh.

Baca Juga: Setahun Berkuasa, Prabowo Beberkan Capaian Kinerja di Sidang Kabinet Paripurna Hari Ini

Celios mencatat adanya tren penurunan tajam dibanding hasil survei 100 hari pertama pemerintahan. Saat itu, TNI masih mendapat skor 6 dari 10. Namun kini, nilainya anjlok ke angka 3, mencerminkan memburuknya persepsi publik dalam waktu relatif singkat.

Tidak berhenti sampai di situ, Celios juga menyasar kebijakan kontroversial revisi Undang-Undang TNI yang dianggap memperluas dominasi militer dalam urusan sipil dan ekonomi.

Keterlibatan TNI dalam program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek pangan, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN), dinilai sebagai bentuk penyimpangan peran militer dari prinsip demokrasi sipil.

Baca Juga: Ada Bahlil hingga Pigai, Berikut 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Versi Celios

Sebagai catatan, survei ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 media nasional serta 1.338 responden dari berbagai wilayah di Indonesia.