Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Gagal Penuhi Harapan, Elektabilitas Anjlok Signifikan

KONTEKS.CO.ID - Center of Economic and Law Studies (Celios), sebuah lembaga penelitian independen yang berfokus pada kajian ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia merilis hasil evaluasi kinerja satu tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menilai pencapaian program, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum.

Laporan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgment (panel) dan survei publik. Survei expert judgment dilakukan dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional. Survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah
Indonesia.

Dalam Rapor Celios, Presiden Prabowo Subianto hanya memperoleh nilai 3 dari 10, sedangkan Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2 dari 10. Dua institusi utama, Polri dan TNI, juga mendapat rapor rendah, masing-masing 2 dan 3 dari skala 10.

Baca Juga: Setahun Prabowo-Gibran: Celios Beri Rapor Merah, Mayoritas Publik Dorong Reshuffle Besar-besaran

Mayoritas responden menilai janji politik pemerintahan hanya dijalankan setengah hati. Sebanyak 56 persen responden menyatakan janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara 43 persen lainnya menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.

"Temuan lain menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun signifikan hingga 34 persen, mencerminkan adanya pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan," ungkap Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar dalam siaran persnya, seperti dikutip pada Senin, 20 Oktober 2025.

“Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34 persen pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang. Hasil rapor merah ini menjadi aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan reshuffle kabinet, termasuk menjalankan rekomendasi untuk segera memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah,” terangnya lagi.

Dalam hal pelaksanaan program, Celios menyebut, 72 persen responden menilai kinerja pemerintah masih buruk, dengan rincian 43 persen menilai buruk dan 29 persen sangat buruk.

Baca Juga: Ada Bahlil hingga Pigai, Berikut 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Versi Celios

Rencana kebijakan pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik, 80 persen responden menilai buruk atau sangat buruk.

Kualitas kepemimpinan juga dinilai rendah, yakni 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk.

"Kritik paling tajam muncul terkait tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan. Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan, dan 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk. Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul, disertai persepsi bahwa aparat penegak hukum kehilangan independensi," sebut Wahyudi.***