Rembuk Rakyat Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Masih Disandera Masa Lalu

KONTEKS.CO.ID - Sejumlah aktivis menggelar acara "Rembuk Rakyat Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran" jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara berlangsung di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, di Jakarta Pusat, pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Para aktivis menjadikan sejumlah program dan kebijakan Prabowo-Gibran, mulai dari program Asta Cita yang diwujudkan dalam bentuk program Food Estate dan hilirisasi energi.

Baca Juga: Spanyol Minat Investasi di Indonesia, Incar Pasar Eropa Lewat Pabrik Baru

Kemudian, proyek warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 226 Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga warisan utang.

Rembuk tersebut juga membahas prioritas penyusunan APBN 2025 dan rencana APBN 2026 yang tidak menggambarkan alokasi anggaran yang optimal.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, para aktivis menyoroti disiplin fiskal dan tetap tingginya ketergantungan terhadap utang membuat arah pembangunan Indonesia menjadi tidak menentu.

Baca Juga: 10 Tahun Perjalanan SEVENTEEN: Disney Plus Siap Rilis Dokumenter Emosional OUR CHAPTER November Ini!

Lalu, munculnya program-program prioritas tanpa kajian dan persiapan matang seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Selanjutnya, dibahas pula bentuk kabinet dan birokrasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang semakin gemuk.

Disebutkan, hal iti berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan permasalahan koordinasi akibatnya indikasi KKN semakin meningkat.

"Masalah lainnya di birokrasi adalah dengan munculnya 'geng politik' di dalam tubuh Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi benalu yang menjauhkan pemerintahan dengan rakyatnya seperti, 'Geng Solo', 'Geng Hambalang Boys', Geng Angkatan;, dan geng-geng lainnya," ujar pihak penyelenggara dalam keterangan tertulis, Jumat 17 Oktober 2025.

Baca Juga: BP BUMN dan Danantara Harus Selesaikan Utang Kereta Cepat Whoosh

Tak hanya itu, dibahas pula terkait Pemerintahan Prabowo-Gibran yang memperluas peran militer dalam birokrasi sipil usai disahkannya Undang-Undang No.3/2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia.