Ray menyebut soal Kementerian BUMN, lalu Kemendagri yang memiliki 3 wamen, MBG dan fenomena obral jabatan.
Kemudian, mandeknya reformasi Polri. Dimana, janji presiden tim reformasinya akan diumumkan selepas presiden kembali dari forum PBB.
Baca Juga: Ekonomi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Negara Harus Hadir Tanpa Menindas Pasar
Dua pekan setelah itu, alih-alih diumumkan, bahkan terasa makin redup.
"Wakil presiden apalagi. Tak jelas apa tupoksinya. Nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang sebagai ketua percepatan kesejahteraan Papua, tapi terlihat lebih banyak tinggal di Jakarta," ujarnya.
"Mestinya, setidaknya dua hari dalam seminggu, wapres berkantor di Papua. Di Jakarta pun, aktivitasnya banyak berkutat pada menyambangi sekolah-sekolah umum, tapi jarang ke kampus," kritik Ray.***
Artikel Terkait
Setahun Era Prabowo: Prof Ferry: Benahi BUMN, Rangsang Investasi Asing, dan Pertumbuhan Tak Rusak Lingkungan
Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di Setahun Pemerintahan, Prabowo: Hukum Harus Tegak!
Setahun Era Prabowo, Prof Ferry Kritisi Purbaya, Khawatir Q3 Tahun Depan Tak Ada Pertumbuhan Ekonomi
Setahun Era Prabowo, Prof Ferry Tidak Percaya Pernyataan Purbaya Ekonomi Bakal Tumbuh 6 Persen
Keruwetan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Obral Jabatan hingga Mandeknya Reformasi Polri