Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di Setahun Pemerintahan, Prabowo: Hukum Harus Tegak!

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan temuan besar terkait praktik ilegal di sektor sumber daya alam Indonesia.

Dalam satu tahun masa pemerintahannya, negara berhasil membongkar 1.000 tambang timah ilegal dan 5 juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi menjadi bulan-bulanan para perampok sumber daya alam. Hukum, katanya, harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Pernyataan keras itu disampaikan dalam sesi dialog "A Meeting of Minds" bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Baca Juga: Beri Makan 35,4 Juta Anak Indonesia, Prabowo Ceritakan Perjuangan Program MBG di Hadapan Bos Forbes

“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujar Prabowo.

Sawit Ilegal 5 Juta Hektare

Tak hanya tambang, Presiden juga membongkar praktik serupa di sektor perkebunan. Laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa jutaan hektare kebun sawit beroperasi di luar hukum.

“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektare kelapa sawit, sekitar 5.000 hektare melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektare melanggar hukum,” ungkapnya.

Prabowo menyebut pemerintah telah menguasai kembali sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal tersebut melalui proses hukum.

Baca Juga: Ketika Prabowo Terima Ucapan Selamat Ultah Lebih Awal dari Bos Forbes hingga Singgung Latar Belakang Pendidikan

“Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare perkebunan yang melanggar hukum,” tambahnya.

Hukum Tak Boleh Dinegosiasikan

Prabowo mengaku telah menginstruksikan aparat hukum dan lembaga keuangan negara untuk bergerak cepat. Ia menegaskan, negara harus hadir dan menunjukkan ketegasan terhadap pencurian sumber daya alam.

“Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.