Berkaca Kasus Ponpes Al Khoziny, Pemerintah Bakal Renovasi Pesantren di Wilayah Risiko Tinggi

Langkah Teknis PUPR untuk Pendampingan Pesantren

Menteri PUPR Dody Hanggodo berujar bahwa sejumlah langkah teknis yang akan diambil untuk memperkuat infrastruktur pesantren.

Mulai dari pemeriksaan keandalan bangunan, pendampingan perizinan, hingga penyediaan prototipe desain pesantren melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” terang Dody.

Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan proyek percontohan. “Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” lanjutnya.

Hotline dan Pelatihan Santri

Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Kementerian PUPR membuka hotline 158 dan layanan WhatsApp untuk memfasilitasi pemerintah daerah serta pengelola pesantren yang membutuhkan pendampingan teknis.

Baca Juga: Prihatin Tragedi Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, MPR: Pelajaran bagi Pengelola Pendidikan

Selain itu, PUPR juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri secara gratis.

Program ini diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dengan kemampuan teknis yang mumpuni.

“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” ujar Dody.

Program renovasi pesantren ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap santri, terutama di wilayah rawan bencana. Pemerintah memastikan prosesnya berjalan transparan, sistematis, dan melibatkan berbagai pihak agar tidak ada pesantren yang luput dari perhatian.***