Ucapannya Lukai Empati Publik, PKC KOPRI Jawa Barat Desak Golkar Pecat Atalia Praratya

Keempat, pernyataan tersebut dinilai merendahkan nilai empati politik dan moral publik. PKC KOPRI Jabar menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan tidak boleh dijadikan panggung politik atau ajang pencitraan.

“Kepedulian tidak boleh kalah oleh kalkulasi politik,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut PKC KOPRI Jabar juga menyampaikan sejumlah tuntutan tegas sebagai respons atas kontroversi ini

"Pertama, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia agar segera memecat Atalia dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ucapannya tidak mencerminkan etika politik, empati publik, maupun penghormatan terhadap lembaga pendidikan keagamaan," papar PKC KOPRI Jabar.

PKC KOPRI Jabar pun mendesak Atalia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban tragedi Ponpes Al Khoziny dan komunitas pesantren di seluruh Indonesia. Mereka menegaskan klarifikasi tidak cukup hanya menjadi formalitas, tetapi harus disertai tanggung jawab moral.

Selain itu, DPR RI diminta memperkuat regulasi keselamatan lembaga pendidikan keagamaan, bukan menambah luka dengan opini yang menyudutkan. Menurut mereka, tragedi Al Khoziny seharusnya menjadi momentum memperbaiki sistem, bukan memperlebar jarak antara negara dan pesantren.

Latar Belakang Kontroversi

Pernyataan Atalia sebelumnya menuai kritik luas setelah ia meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia.

Ucapan ini dianggap sensitif dan tidak tepat disampaikan saat keluarga korban masih berduka. Komunitas pesantren menilai pernyataan tersebut seolah menyalahkan lembaga pesantren di tengah tragedi kemanusiaan.***