Mutasi Perwira TNI Kental Muatan Politis, Koalisi Masyarakat Sipil: Prabowo Abaikan Prinsip Meritokrasi

Hal yang terjadi kemudian lanjutnya, ialah rusaknya profesionalisme TNI. Belum lagi selesai, Presiden juga memberikan sejumlah kenaikan pangkat luar biasa kepada para perwira atau purnawirawan yang pernah bermasalah karena terlibat dalam kejahatan serius yaitu penghilangan paksa.

"Koalisi juga memandang terdapat kontradiksi antara amanat Presiden Prabowo dengan politik hukumnya dalam merevisi Undang-undang TNI di mana justru memberi jalan buat perwira senior untuk duduk lebih lama dalam pangkat jabatannya dengan memperpanjang masa pensiunya," paparnya.

Padahal lanjutnya, perpanjangan pensiunlah yang menjadi masalah kemandekan promosi dan mutasi berupa penumpukan pada level perwira menengah sehingga menghambat dan menyulitkan proses regenerasi organisasi.

"Koalisi mendesak prinsip meritokrasi harus dikembalikan dalam rangka promosi kenaikan pangkat serta jabatan dalam tubuh TNI untuk menghindari terjadi kontestasi antar prajurit dengan mengabaikan penghormatan terhadap konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penghormatan HAM," tutupnya.***